Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wapres
JAKARTA, Idmtimes.net-
Pihak Istana membenarkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Presiden Prabowo pada pagi hari tadi.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menegaskan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar dia.
Polemik ijazah Gibran Diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Ya, kami dapat kabar putusan," kata Subhan sebagai penggugat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2026). Subhan kemudian mengirimkan bukti putusan kasasi dari Mahkamah Agung 742K/TUN/2026.
Dalam amar putusan kasasi disebutkan: "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya." Adapun pembatalan judex facti memiliki arti membatalkan fakta sidang yang dilakukan dalam persidangan tingkat sebelum kasasi, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kompas.com juga mengecek langsung lewat website https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/. Dalam website tersebut dijelaskan, putusan kabul ini merupakan kelanjutan dari perkara 62/G/2026/PTUN.JKT di tingkat pertama. Adapun Majelis Hakim yang mengabulkan adalah Yulius sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota.
Sumber: kompas.com

Posting Komentar