 |
| Heribertus Erik San, Tokoh Masyarakat Kecamatan Wae Ri'i |
MANGGARAI – Janji pemekaran Kecamatan Wae Ri’i yang telah bergulir selama 15 tahun kini menemui titik didih. Aspirasi masyarakat yang menuntut pembentukan kecamatan baru dinilai bukan lagi sekadar wacana administratif, melainkan desakan kebutuhan mendesak akibat ketimpangan pembangunan yang kian nyata. Heribertus Erik San, tokoh masyarakat sekaligus politisi muda yang vokal menyuarakan isu ini, menegaskan bahwa lambannya respons pemerintah daerah adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar warga di wilayah pinggiran.
Kritik tajam diarahkan pada kemandekan status lima desa persiapan Bangka Wade, Golo Ling, Compang Kaweang, Compang Rua, dan Bangka Nderu yang hingga kini belum juga didefinitifkan. Padahal, secara teknis, luas wilayah 72,84 km² dengan populasi lebih dari 30.000 jiwa di 17 desa definitif sudah lebih dari cukup untuk melahirkan otoritas kecamatan baru. Erik San menilai, pembiaran ini memaksa warga di pelosok Wae Ri’i menempuh perjalanan jauh dan melelahkan ke pusat layanan di Timung, Desa Golo Cador, yang secara geografis sulit dijangkau.
Ketidakjelasan ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sejak 2009, wacana pemekaran telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya, termasuk kunjungan berulang kali dari tim teknis daerah untuk memantau lokasi calon kantor camat di Bangka Kenda. Namun, hasil dari kunjungan-kunjungan tersebut dinilai nihil dan hanya menjadi "wisata birokrasi" tanpa eksekusi nyata. Publik pun mulai mempertanyakan transparansi hasil survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2022 lalu.
Sorotan paling tajam tertuju pada figur Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu. Sebagai putra daerah asli Wae Ri’i yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan tersebut selama dua periode, posisi Fabianus seharusnya menjadi katalisator bagi percepatan pemekaran. Erik San secara lugas menyatakan bahwa keterlibatan emosional dan politis sang Wakil Bupati adalah "kartu as" yang seharusnya dimainkan untuk mengakhiri kebuntuan administratif ini. Diamnya pimpinan daerah di tengah jeritan kebutuhan konstituennya dianggap sebagai ironi kepemimpinan yang menyakitkan bagi warga Wae Ri’i.
Desakan agar lima desa persiapan segera didefinitifkan menjadi harga mati bagi kelanjutan proses ini. Pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi mencari alasan penundaan yang bersifat teknis, melainkan menunjukkan kemauan politik (political will) yang kuat. Tanpa langkah konkret dari Wakil Bupati untuk mendorong agenda ini di tingkat eksekutif, harapan warga untuk mendapatkan akses pelayanan yang lebih dekat dan pemerataan pembangunan dikhawatirkan hanya akan menjadi komoditas politik yang sia-sia dan terus berulang tanpa ujung.
