Perahu Bantuan Picu Badai di Satar Punda, Nelayan Siap Tempuh Jalur Hukum
 |
| Anggota Kelompok Cemara Pantai, Desa Satar Satar Punda |
Manggarai Timur, NTT — 30 Oktober 2025 Ketegangan merebak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, setelah muncul dugaan penyalahgunaan perahu bantuan dari Dinas Perikanan Manggarai Timur yang dikelola sepihak oleh Ketua Kelompok Nelayan Cemara Pantai, Barnabas Raba.
Bantuan dari Pokir DPRD Diduga Disalahgunakan
Perahu bantuan tersebut merupakan bagian dari program aspirasi (Pokir) anggota DPRD Manggarai Timur periode 2020–2024, Petrus Jafar dari Partai Perindo, yang disalurkan melalui Dinas Perikanan Manggarai Timur.
Program ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir, namun kini menuai polemik karena dugaan pengelolaan tanpa musyawarah.
Anggota Kelompok Tempuh Jalur Hukum
Menyikapi persoalan ini, sejumlah anggota Kelompok Cemara Pantai menyatakan siap menempuh jalur hukum.
“Kami sudah berkoordinasi dan hari ini siap melapor ke pihak kepolisian. Bantuan pemerintah tidak boleh dijadikan milik pribadi," tegas Said Hamid, ketua pertama kelompok tersebut.
Ia bersama anggota lainnya Jafar Hamid, Muhammad Yunus, Mustafa Arsat, dan Edi Siyato akan mendatangi Polsek Dampek untuk membuat laporan resmi yang akan diteruskan ke Polres Manggarai Timur.
Kadis Diminta Tegas, DPRD Diminta Turun Tangan
Sementara itu, Kadis Perikanan Manggarai Timur, Herman Kodi, disebut sempat dikonfirmasi oleh anggota DPRD, Petrus Jafar, terkait polemik bantuan tersebut.
Dalam komunikasi keduanya, Petrus menegaskan bahwa jika benar bantuan tersebut dijual atau disalahgunakan, maka harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
Namun, masyarakat Satar Punda menilai Dinas Perikanan terlalu lamban menyelesaikan masalah ini. Warga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, serta DPRD, untuk segera menegur Kadis Herman Kodi dan memastikan bantuan publik digunakan sesuai tujuan.
Masyarakat Desak Penegakan Hukum yang Tegas
Situasi di lapangan kini semakin memanas. Warga berharap aparat penegak hukum segera turun tangan agar kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah tidak hilang.
“Jangan biarkan bantuan negara disalahgunakan. Ini hak masyarakat,” ujar Ninonk seorang tokoh warga setempat.
Kasus ini tengah menjadi perhatian publik di wilayah utara Manggarai Timur dan disebut berpotensi membuka tabir dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan nelayan di daerah tersebut.
Posting Komentar