Bupati Harapkan DPR RI Komisi XI Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Ditengah Efisiensi Anggaran
MUARA ENIM,Berita1.info-
Bupati Muara Enim, H. Edison., S.H., M.Hum., menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi XI, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M., yang turut dihadiri Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., di Ruang Rapat Pangripta Nusantra Bappeda Kab. Muara Enim, Senin (21/04).
Bupati mengharapkan hadirnya anggota legislatif pusat membidangi Keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter dan sektor jasa Keuangan ini diharapkan dapat memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim seperti jalan tol dan sebagainya yang saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dihadiri pula oleh Wakil Ketua I DPRD Kab. Muara Enim, Liono Basuki, B.Sc., Anggota DPRD Kab. Muara Enim, Ermanadi, S.H., Asisten, Staf Ahli dan sejumlah Kepala OPD, Bupati mengatakan saat ini Kabupaten Muara Enim juga tengah menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan jambatan layang atau Fly Over (FO) di 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Muara Enim. Dirinya menyebut pembangunan FO di Kabupaten Muara Enim sangat urgensi untuk mendukung kelancaran transportasi batubara serta mengatasi kemacetan lalu lintas. Lebih lanjut, Bupati juga meminta dukungan DPR RI terkait rencana pembebasan angkutan truk batubara sebagai langkah penataan wajah kota Muara Enim.
Ia menambahkan Pemkab. Muara Enim telah menyesuaikan program kerja dengan arahan kebijakan nasional serta fokus terhadap program yang berdampak langsung kepada masyarakat diantaranya bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis hingga santunan kematian senilai Rp.3 juta kepada seluruh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, H. Wahyu Sanjaya menyatakan kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah. Menurutnya Kabupaten Muara Enim sebagai daerah yang memiliki APBD tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan tidak berdampak signifikan terhadap rencana efisiensi anggaran, namun besaran APBD masih bergantung pada transfer dari pusat, sehingga kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan perlu ditingkatkan.
Liputan :(HR)
Posting Komentar